Polri Tetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai Tersangka Keempat Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Ia diduga memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan. Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya yang mengalami gangguan pascastroke. Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah ditahan dan penyidikan masih terus dilakukan oleh Bareskrim Polri.
JAKARTA, 6 November 2026 | POLITIK NASIONAL – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mengalami perkembangan. Bareskrim Polri menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Penetapan status tersangka diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Slamet Uliandi diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan serta penghapusan data hasil intersepsi yang dilakukan oleh tersangka lainnya. Menurut keterangan penyidik, persetujuan tersebut diberikan sebelum proses penyadapan maupun penghapusan rekaman dilakukan.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi empat orang. Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Ketiga tersangka sebelumnya telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya yang dilaporkan sedang mengalami gangguan pascastroke.
Penyidik menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha, juga disebut menjadi sasaran dalam perkara tersebut.
Berdasarkan perkembangan penyidikan, aktivitas yang diduga melanggar hukum itu berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Kepolisian juga masih mendalami bagaimana sistem penyadapan tersebut dijalankan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya.
Hingga 6 November 2026, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli untuk memperkuat proses penyidikan. Polri juga membentuk tim khusus guna mendalami berbagai bukti dan mengungkap latar belakang perkara tersebut.
Kasus ini turut menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Sejumlah pemberitaan internasional menyoroti hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo yang disebut mengalami ketegangan di tengah berkembangnya perkara tersebut.
Meski demikian, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus penyadapan merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan politik.
Hingga saat ini, motif di balik dugaan penyadapan tersebut belum diumumkan secara resmi oleh penyidik. Kepolisian masih melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan bukti untuk mengungkap keseluruhan peristiwa.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara serta dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Transparansi proses hukum dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi hal penting agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. an
Sumber: Reuters (6 November 2026), DetikNews (5 November 2026), Bisnis.com (5–6 November 2026), dan Media Indonesia (5 November 2026).
Penetapan status tersangka diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Slamet Uliandi diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan serta penghapusan data hasil intersepsi yang dilakukan oleh tersangka lainnya. Menurut keterangan penyidik, persetujuan tersebut diberikan sebelum proses penyadapan maupun penghapusan rekaman dilakukan.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi empat orang. Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Ketiga tersangka sebelumnya telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya yang dilaporkan sedang mengalami gangguan pascastroke.
Penyidik menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha, juga disebut menjadi sasaran dalam perkara tersebut.
Berdasarkan perkembangan penyidikan, aktivitas yang diduga melanggar hukum itu berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Kepolisian juga masih mendalami bagaimana sistem penyadapan tersebut dijalankan dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya.
Hingga 6 November 2026, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli untuk memperkuat proses penyidikan. Polri juga membentuk tim khusus guna mendalami berbagai bukti dan mengungkap latar belakang perkara tersebut.
Kasus ini turut menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Sejumlah pemberitaan internasional menyoroti hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo yang disebut mengalami ketegangan di tengah berkembangnya perkara tersebut.
Meski demikian, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus penyadapan merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan politik.
Hingga saat ini, motif di balik dugaan penyadapan tersebut belum diumumkan secara resmi oleh penyidik. Kepolisian masih melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan bukti untuk mengungkap keseluruhan peristiwa.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara serta dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Transparansi proses hukum dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi hal penting agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. an
Sumber: Reuters (6 November 2026), DetikNews (5 November 2026), Bisnis.com (5–6 November 2026), dan Media Indonesia (5 November 2026).
