Gibran Dikabarkan Mundur, MPR Belum Terima Surat; DPR Gelar Paripurna Hari Ini
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat resmi tersebut. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB hari ini untuk mengumumkan usulan tersebut.
JAKARTA – Situasi politik nasional tengah menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di DPR terkait polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Ia menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Informasi serupa juga diberitakan Reuters dan CNN Indonesia yang mengutip sumber dekat Gibran. Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Namun, perkembangan ini masih menyisakan tanda tanya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
"Saya belum dengar, saya belum lihat," ujar Muzani saat dimintai keterangan oleh wartawan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran kabar tersebut. Ia menyatakan baru mengetahui informasi itu melalui pemberitaan media.
120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan
Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, dinamika politik di parlemen justru semakin berkembang.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut disampaikan setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Delapan fraksi yang memberikan dukungan berasal dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
DPR Gelar Rapat Paripurna Pukul 14.00 WIB
Perkembangan yang paling dinantikan hari ini adalah agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan agenda yang disampaikan, rapat dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Salah satu agenda rapat adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI. Agenda ini berkaitan dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran yang telah ditandatangani 120 anggota DPR.
Meski demikian, rapat paripurna tersebut bukan berarti Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya. Pengumuman dan pembahasan usulan merupakan bagian dari tahapan politik dan konstitusional yang masih harus mengikuti prosedur hukum.
Bagaimana Kelanjutan Jabatan Gibran?
Hingga Kamis siang, belum terdapat kepastian kelembagaan mengenai proses akhir pengunduran diri Gibran. Ketua MPR masih menyatakan belum menerima surat tersebut, sementara DPR tetap memiliki agenda untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Perkembangan politik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi Wakil Presiden, hubungan antarlembaga negara, serta keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Masyarakat kini menantikan perkembangan dari Istana, MPR, dan DPR untuk mengetahui bagaimana kelanjutan status jabatan Gibran Rakabuming Raka. an
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Ia menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Informasi serupa juga diberitakan Reuters dan CNN Indonesia yang mengutip sumber dekat Gibran. Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Namun, perkembangan ini masih menyisakan tanda tanya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
"Saya belum dengar, saya belum lihat," ujar Muzani saat dimintai keterangan oleh wartawan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran kabar tersebut. Ia menyatakan baru mengetahui informasi itu melalui pemberitaan media.
120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan
Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, dinamika politik di parlemen justru semakin berkembang.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut disampaikan setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Delapan fraksi yang memberikan dukungan berasal dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
DPR Gelar Rapat Paripurna Pukul 14.00 WIB
Perkembangan yang paling dinantikan hari ini adalah agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan agenda yang disampaikan, rapat dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Salah satu agenda rapat adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI. Agenda ini berkaitan dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran yang telah ditandatangani 120 anggota DPR.
Meski demikian, rapat paripurna tersebut bukan berarti Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya. Pengumuman dan pembahasan usulan merupakan bagian dari tahapan politik dan konstitusional yang masih harus mengikuti prosedur hukum.
Bagaimana Kelanjutan Jabatan Gibran?
Hingga Kamis siang, belum terdapat kepastian kelembagaan mengenai proses akhir pengunduran diri Gibran. Ketua MPR masih menyatakan belum menerima surat tersebut, sementara DPR tetap memiliki agenda untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Perkembangan politik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi Wakil Presiden, hubungan antarlembaga negara, serta keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Masyarakat kini menantikan perkembangan dari Istana, MPR, dan DPR untuk mengetahui bagaimana kelanjutan status jabatan Gibran Rakabuming Raka. an
