Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Surat Diserahkan ke Prabowo
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri dilaporkan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, sementara proses resmi di MPR menjadi perkembangan berikutnya.
JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dimintai konfirmasi terkait pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
"Betul," ujar Budi Arie sebagaimana dilaporkan ANTARA, Rabu malam.
Reuters juga melaporkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut diperoleh dari Budi Arie serta sumber yang mengetahui perkembangan di lingkungan parlemen.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perdebatan dan telah melalui proses hukum.
Sementara itu, dua sumber di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyebut surat pengunduran diri Gibran dijadwalkan disampaikan secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis pagi.
Hingga laporan Reuters diterbitkan, Kantor Wakil Presiden maupun pihak Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi mengenai pengunduran diri tersebut.
Proses ketatanegaraan selanjutnya menjadi perhatian setelah munculnya kabar pengunduran diri Gibran. Penetapan kekosongan jabatan hingga pemilihan wakil presiden pengganti harus melalui mekanisme konstitusional. an
Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dimintai konfirmasi terkait pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
"Betul," ujar Budi Arie sebagaimana dilaporkan ANTARA, Rabu malam.
Reuters juga melaporkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut diperoleh dari Budi Arie serta sumber yang mengetahui perkembangan di lingkungan parlemen.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perdebatan dan telah melalui proses hukum.
Sementara itu, dua sumber di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyebut surat pengunduran diri Gibran dijadwalkan disampaikan secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis pagi.
Hingga laporan Reuters diterbitkan, Kantor Wakil Presiden maupun pihak Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi mengenai pengunduran diri tersebut.
Proses ketatanegaraan selanjutnya menjadi perhatian setelah munculnya kabar pengunduran diri Gibran. Penetapan kekosongan jabatan hingga pemilihan wakil presiden pengganti harus melalui mekanisme konstitusional. an
