Gibran Mundur dari Kursi Wapres, DPR Batalkan Rapat Pemakzulan, Prabowo Panggil Yusril
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR. MPR menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan HMP, sementara Prabowo memanggil Yusril untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
JAKARTA – Situasi politik nasional menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Muzani juga mengungkapkan bahwa dalam surat tersebut Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, Gibran tidak menyampaikan alasan secara khusus ketika bertemu dengan pimpinan MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR langsung menyiapkan langkah lanjutan melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Perkembangan lainnya terjadi di DPR. Rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung Kamis pukul 14.00 WIB dengan agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran dipastikan batal digelar.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP yang berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut usulan tersebut tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
Yusril menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran menyebut keputusan tersebut diambil atas alasan pribadi. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Perkembangan ini menjadi salah satu dinamika politik terbesar dalam pemerintahan Prabowo Subianto sejak dilantik pada Oktober 2024. Publik kini menantikan proses ketatanegaraan di MPR serta keputusan Presiden mengenai dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan sebagai pengganti Gibran.an
Penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Muzani juga mengungkapkan bahwa dalam surat tersebut Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, Gibran tidak menyampaikan alasan secara khusus ketika bertemu dengan pimpinan MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR langsung menyiapkan langkah lanjutan melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Perkembangan lainnya terjadi di DPR. Rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung Kamis pukul 14.00 WIB dengan agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran dipastikan batal digelar.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP yang berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut usulan tersebut tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
Yusril menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran menyebut keputusan tersebut diambil atas alasan pribadi. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Perkembangan ini menjadi salah satu dinamika politik terbesar dalam pemerintahan Prabowo Subianto sejak dilantik pada Oktober 2024. Publik kini menantikan proses ketatanegaraan di MPR serta keputusan Presiden mengenai dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan sebagai pengganti Gibran.an
