Penyadapan Ilegal Bisa Dipidana 10 Tahun Penjara, Pakar Ungkap 3 Syarat agar Tindakan Sah
Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara! KUHP Nasional mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penyadapan komunikasi secara melawan hukum. Namun, apakah aparat juga bisa dikenai aturan yang sama? Pakar Ungkap Tiga Syarat Penyadapan yang Sah! Kewenangan, prosedur, dan substansi menjadi unsur penting dalam penggunaan teknologi penyadapan. Apa yang terjadi jika salah satu syarat tersebut dilanggar?
JAKARTA – Praktik penyadapan komunikasi tanpa dasar hukum yang sah kembali menjadi perhatian publik. Kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat serta perlindungan privasi masyarakat di Indonesia.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, aturan hukum nasional sebenarnya telah mengatur larangan penyadapan secara melawan hukum. Bahkan, pelakunya dapat menghadapi ancaman pidana penjara hingga 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi pribadi seseorang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, termasuk oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem komunikasi.
KUHP Baru Mengatur Ancaman Penjara Maksimal 10 Tahun
Ketentuan mengenai penyadapan ilegal tercantum dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang bersifat tidak publik.
Perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Tidak hanya tindakan penyadapan, penyebarluasan hasil pembicaraan atau rekaman yang diperoleh melalui perbuatan tersebut juga dapat dikenai ancaman pidana yang sama.
Meski demikian, penerapan pasal tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, serta pembuktian dalam proses peradilan.
UU Telekomunikasi Juga Melarang Penyadapan Sembarangan
Selain KUHP, larangan penyadapan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.
Sementara itu, Pasal 42 mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim maupun diterima pelanggan.
Pemberian informasi untuk kepentingan proses peradilan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pribadi merupakan bagian dari informasi yang harus dilindungi.
Pakar Hukum Ungkap Tiga Syarat Penyadapan yang Sah
Pakar hukum administrasi negara dan kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Tedi Sudrajat, menjelaskan bahwa penggunaan perangkat penyadapan oleh aparat penegak hukum harus memenuhi tiga unsur utama.
Ketiga unsur tersebut meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi.
Menurut Tedi, kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Aparat tidak dapat menggunakan fasilitas penyadapan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dari sisi prosedur, penggunaan perangkat penyadapan juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk proses verifikasi dan otorisasi sesuai ketentuan yang menjadi dasar kewenangannya.
Ia menegaskan:
"Sepanjang prosedur itu tidak terpenuhi, maka aspek prosedurnya tidak dianggap sah."
Pernyataan tersebut disampaikan Tedi saat menanggapi dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, sebagaimana diberitakan ANTARA pada Rabu (4/11/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan perangkat penyadapan harus benar-benar berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain di luar kewenangan.
Apakah Polisi Boleh Melakukan Penyadapan?
Pada dasarnya, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum tidak sepenuhnya dilarang. Namun, pelaksanaannya harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 136, memberikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penyadapan dalam kepentingan penyidikan.
Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.
Hingga pemberitaan ini disusun, pengaturan penyadapan masih tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral. Pembentukan aturan khusus penyadapan juga menjadi salah satu agenda legislasi untuk memperjelas kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengawasan.
Artinya, kewenangan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyadapan secara bebas terhadap siapa pun.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Merasa Menjadi Korban Penyadapan?
Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat juga perlu memahami langkah perlindungan terhadap informasi pribadi.
Jika menemukan aktivitas mencurigakan pada perangkat atau akun komunikasi, beberapa langkah berikut dapat dilakukan:
Simpan bukti: Dokumentasikan aktivitas akun, pesan mencurigakan, dan pemberitahuan akses yang tidak dikenal.
Amankan akun: Segera ubah kata sandi dan aktifkan autentikasi dua faktor.
Periksa perangkat: Tinjau aplikasi serta perangkat yang memiliki akses ke akun pribadi.
Laporkan kepada pihak berwenang: Jika terdapat bukti yang mengarah pada tindak pidana, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian.
Konsultasikan dengan ahli hukum: Mintalah pendampingan untuk memahami hak serta langkah hukum yang dapat ditempuh.
Masyarakat juga perlu menghindari kesimpulan sepihak sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Perlindungan Privasi Menjadi Tantangan Penegakan Hukum
Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat.
Aparat memang memiliki kewenangan tertentu untuk memperoleh informasi dalam proses penyidikan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya ketentuan pidana dalam KUHP Nasional, diharapkan setiap pihak semakin memahami bahwa penyalahgunaan teknologi untuk mengakses komunikasi pribadi dapat membawa konsekuensi hukum serius.
Pada akhirnya, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengungkap suatu perkara, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur dan perlindungan hak setiap warga negara. an
Sumber Informasi:
ANTARA News, 5 November 2026 – Pelaku Penyadapan Ilegal Bisa Dipenjara 10 Tahun.
ANTARA News, 4 November 2026 – Pakar: Penyadapan Harus Penuhi Tiga Unsur.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, aturan hukum nasional sebenarnya telah mengatur larangan penyadapan secara melawan hukum. Bahkan, pelakunya dapat menghadapi ancaman pidana penjara hingga 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi pribadi seseorang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, termasuk oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem komunikasi.
KUHP Baru Mengatur Ancaman Penjara Maksimal 10 Tahun
Ketentuan mengenai penyadapan ilegal tercantum dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang bersifat tidak publik.
Perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Tidak hanya tindakan penyadapan, penyebarluasan hasil pembicaraan atau rekaman yang diperoleh melalui perbuatan tersebut juga dapat dikenai ancaman pidana yang sama.
Meski demikian, penerapan pasal tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, serta pembuktian dalam proses peradilan.
UU Telekomunikasi Juga Melarang Penyadapan Sembarangan
Selain KUHP, larangan penyadapan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.
Sementara itu, Pasal 42 mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim maupun diterima pelanggan.
Pemberian informasi untuk kepentingan proses peradilan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pribadi merupakan bagian dari informasi yang harus dilindungi.
Pakar Hukum Ungkap Tiga Syarat Penyadapan yang Sah
Pakar hukum administrasi negara dan kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Tedi Sudrajat, menjelaskan bahwa penggunaan perangkat penyadapan oleh aparat penegak hukum harus memenuhi tiga unsur utama.
Ketiga unsur tersebut meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi.
Menurut Tedi, kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Aparat tidak dapat menggunakan fasilitas penyadapan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dari sisi prosedur, penggunaan perangkat penyadapan juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk proses verifikasi dan otorisasi sesuai ketentuan yang menjadi dasar kewenangannya.
Ia menegaskan:
"Sepanjang prosedur itu tidak terpenuhi, maka aspek prosedurnya tidak dianggap sah."
Pernyataan tersebut disampaikan Tedi saat menanggapi dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, sebagaimana diberitakan ANTARA pada Rabu (4/11/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan perangkat penyadapan harus benar-benar berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain di luar kewenangan.
Apakah Polisi Boleh Melakukan Penyadapan?
Pada dasarnya, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum tidak sepenuhnya dilarang. Namun, pelaksanaannya harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 136, memberikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penyadapan dalam kepentingan penyidikan.
Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.
Hingga pemberitaan ini disusun, pengaturan penyadapan masih tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral. Pembentukan aturan khusus penyadapan juga menjadi salah satu agenda legislasi untuk memperjelas kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengawasan.
Artinya, kewenangan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyadapan secara bebas terhadap siapa pun.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Merasa Menjadi Korban Penyadapan?
Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat juga perlu memahami langkah perlindungan terhadap informasi pribadi.
Jika menemukan aktivitas mencurigakan pada perangkat atau akun komunikasi, beberapa langkah berikut dapat dilakukan:
Simpan bukti: Dokumentasikan aktivitas akun, pesan mencurigakan, dan pemberitahuan akses yang tidak dikenal.
Amankan akun: Segera ubah kata sandi dan aktifkan autentikasi dua faktor.
Periksa perangkat: Tinjau aplikasi serta perangkat yang memiliki akses ke akun pribadi.
Laporkan kepada pihak berwenang: Jika terdapat bukti yang mengarah pada tindak pidana, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian.
Konsultasikan dengan ahli hukum: Mintalah pendampingan untuk memahami hak serta langkah hukum yang dapat ditempuh.
Masyarakat juga perlu menghindari kesimpulan sepihak sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Perlindungan Privasi Menjadi Tantangan Penegakan Hukum
Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat.
Aparat memang memiliki kewenangan tertentu untuk memperoleh informasi dalam proses penyidikan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya ketentuan pidana dalam KUHP Nasional, diharapkan setiap pihak semakin memahami bahwa penyalahgunaan teknologi untuk mengakses komunikasi pribadi dapat membawa konsekuensi hukum serius.
Pada akhirnya, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengungkap suatu perkara, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur dan perlindungan hak setiap warga negara. an
Sumber Informasi:
ANTARA News, 5 November 2026 – Pelaku Penyadapan Ilegal Bisa Dipenjara 10 Tahun.
ANTARA News, 4 November 2026 – Pakar: Penyadapan Harus Penuhi Tiga Unsur.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
