Bareskrim Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Empat Orang Jadi Tersangka
Dugaan makar didalami: Bareskrim Polri sedang menelusuri kemungkinan unsur makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat orang sebagai tersangka. Belum dijerat pasal makar: Para tersangka saat ini masih dikenakan ketentuan terkait penyadapan dan UU ITE. Pemerintah menegaskan bahwa dugaan makar harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang cukup.
JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik setelah muncul pernyataan sejumlah pejabat negara mengenai kemungkinan adanya unsur makar di balik perkara tersebut.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan bahwa tim penyidik masih terus menelusuri dugaan tersebut untuk mengungkap tujuan dan motif di balik aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan terhadap Presiden.
"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," ujar Asep pada Minggu (8/11/2026).
Dalam perkara ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Namun, hingga perkembangan terbaru, para tersangka masih dijerat dengan ketentuan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan pasal makar masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra turut memberikan tanggapan mengenai perkara tersebut. Ia menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan tindakan serius yang mengarah pada kemungkinan perbuatan makar.
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menjelaskan bahwa penyidik masih perlu mengungkap tujuan sebenarnya dari aktivitas penyadapan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penerapan pasal makar tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Penyidik harus memiliki fakta dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut.
Dugaan makar dalam perkara ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tindakan yang bertujuan mengganggu atau melumpuhkan jalannya pemerintahan yang sah. Karena itu, proses penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri motif serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keamanan kepala negara, perlindungan informasi strategis, serta integritas institusi penegak hukum. Masyarakat kini menantikan hasil penyidikan untuk mengetahui apakah dugaan tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana makar atau hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum penyadapan dan ITE.
Hingga Minggu (8/11/2026), Bareskrim masih melakukan pendalaman dan belum mengumumkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka. an
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan bahwa tim penyidik masih terus menelusuri dugaan tersebut untuk mengungkap tujuan dan motif di balik aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan terhadap Presiden.
"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," ujar Asep pada Minggu (8/11/2026).
Dalam perkara ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Namun, hingga perkembangan terbaru, para tersangka masih dijerat dengan ketentuan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan pasal makar masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra turut memberikan tanggapan mengenai perkara tersebut. Ia menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan tindakan serius yang mengarah pada kemungkinan perbuatan makar.
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menjelaskan bahwa penyidik masih perlu mengungkap tujuan sebenarnya dari aktivitas penyadapan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penerapan pasal makar tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Penyidik harus memiliki fakta dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut.
Dugaan makar dalam perkara ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tindakan yang bertujuan mengganggu atau melumpuhkan jalannya pemerintahan yang sah. Karena itu, proses penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri motif serta pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut keamanan kepala negara, perlindungan informasi strategis, serta integritas institusi penegak hukum. Masyarakat kini menantikan hasil penyidikan untuk mengetahui apakah dugaan tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana makar atau hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum penyadapan dan ITE.
Hingga Minggu (8/11/2026), Bareskrim masih melakukan pendalaman dan belum mengumumkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka. an
