Mundur dari Wapres, Gibran Berpotensi Terima Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan, Ini Rincian Fasilitasnya
Gibran berpotensi memperoleh pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan atau Rp241,92 juta per tahun berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978. Selain pensiun, terdapat fasilitas rumah, kendaraan negara beserta pengemudi, biaya kesehatan, air, listrik, telepon, tunjangan, dan staf pendukung. Nilai keseluruhan fasilitas belum dapat dipastikan karena sebagian bukan berupa uang tunai.
JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Selain proses pengisian jabatan yang ditinggalkan, besaran uang pensiun dan fasilitas negara yang berhak diterima mantan wakil presiden juga menarik untuk diketahui.
Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo Subianto juga telah menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, pejabat yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Jika menggunakan ketentuan gaji pokok Wakil Presiden yang berlaku, Gibran berpotensi menerima uang pensiun sebesar Rp20.160.000 setiap bulan.
Angka tersebut dihitung berdasarkan gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000 yang dikalikan empat kali sesuai ketentuan gaji pokok Wakil Presiden.
Dengan demikian, dalam satu tahun, nilai pensiun pokok yang berpotensi diterima mencapai Rp241.920.000. Angka ini belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain yang ditanggung negara.
Rincian Uang dan Fasilitas Gibran Setelah Mundur
Berikut rincian hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:
1. Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Perhitungannya sebagai berikut:
Gaji pokok tertinggi pejabat negara: Rp5.040.000.
Pengali gaji pokok Wakil Presiden: 4 kali.
Pensiun pokok: Rp20.160.000 per bulan.
Total pensiun selama 12 bulan: Rp241.920.000.
Artinya, Gibran berpotensi menerima sekitar Rp20,16 juta setiap bulan sebagai pensiun pokok.
2. Tunjangan Pensiun Tambahan
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Namun, nominal tambahan ini tidak ditetapkan sebagai satu angka tetap dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 sehingga tidak dapat langsung dijumlahkan dengan pensiun pokok.
3. Biaya Air, Listrik, dan Telepon
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Artinya, biaya tersebut menjadi fasilitas yang ditanggung negara sesuai ketentuan. Besarannya mengikuti pemakaian dan tagihan, bukan berupa uang bulanan dengan nominal tetap.
4. Biaya Perawatan Kesehatan
Mantan wakil presiden beserta keluarganya juga memperoleh fasilitas pembiayaan perawatan kesehatan.
Seluruh biaya perawatan kesehatan tersebut menjadi tanggungan negara sesuai ketentuan. Tidak ada nominal bulanan tetap yang disebutkan dalam undang-undang.
5. Rumah Kediaman Beserta Perlengkapannya
Gibran juga berpotensi memperoleh satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 dan diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
Nilai rumah tidak dapat dipastikan dalam bentuk nominal tertentu karena pengadaannya mengikuti standar, lokasi, luas tanah, dan bangunan yang ditetapkan pemerintah.
Fasilitas rumah tersebut diberikan satu kali dan biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden yang bersangkutan.
6. Kendaraan Negara dan Pengemudi
Negara juga menyediakan satu kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Bukan hanya kendaraan, biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi juga menjadi tanggungan negara.
Fasilitas ini bukan pemberian uang tunai ataupun kendaraan pribadi, melainkan kendaraan negara yang disediakan untuk mendukung kegiatan mantan wakil presiden.
7. Hak Memiliki Staf Pendukung
Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.
Namun, undang-undang tersebut tidak mencantumkan nominal khusus untuk fasilitas staf dalam bentuk uang yang dibayarkan langsung kepada mantan wakil presiden.
Berapa Total Uang yang Bisa Diterima Gibran?
Jika hanya menghitung pensiun pokok, Gibran berpotensi memperoleh Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta dalam satu tahun.
Perlu diketahui, ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran juga menerima tunjangan jabatan sebesar Rp22 juta per bulan. Namun, tunjangan jabatan tersebut bukan bagian dari pensiun dan tidak otomatis tetap dibayarkan setelah dirinya berhenti dari jabatan.
Dengan demikian, pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp20,16 juta per bulan, bukan total penghasilan saat masih menjabat sebesar Rp42,16 juta.
Sementara itu, fasilitas rumah, kendaraan, biaya kesehatan, biaya rumah tangga, serta staf pendukung memiliki nilai pembiayaan tersendiri yang belum dapat dijumlahkan tanpa data anggaran dan realisasi resmi.
Kapan Uang Pensiun Mulai Dibayarkan?
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan tunjangan terkait dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dalam penjelasan undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan hak pensiun Gibran setelah proses pemberhentiannya ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Sumber: UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 75 Tahun 2000, Perpres Nomor 52 Tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara RI, dan MPR RI. an
Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo Subianto juga telah menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, pejabat yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Jika menggunakan ketentuan gaji pokok Wakil Presiden yang berlaku, Gibran berpotensi menerima uang pensiun sebesar Rp20.160.000 setiap bulan.
Angka tersebut dihitung berdasarkan gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000 yang dikalikan empat kali sesuai ketentuan gaji pokok Wakil Presiden.
Dengan demikian, dalam satu tahun, nilai pensiun pokok yang berpotensi diterima mencapai Rp241.920.000. Angka ini belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain yang ditanggung negara.
Rincian Uang dan Fasilitas Gibran Setelah Mundur
Berikut rincian hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:
1. Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Perhitungannya sebagai berikut:
Gaji pokok tertinggi pejabat negara: Rp5.040.000.
Pengali gaji pokok Wakil Presiden: 4 kali.
Pensiun pokok: Rp20.160.000 per bulan.
Total pensiun selama 12 bulan: Rp241.920.000.
Artinya, Gibran berpotensi menerima sekitar Rp20,16 juta setiap bulan sebagai pensiun pokok.
2. Tunjangan Pensiun Tambahan
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Namun, nominal tambahan ini tidak ditetapkan sebagai satu angka tetap dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 sehingga tidak dapat langsung dijumlahkan dengan pensiun pokok.
3. Biaya Air, Listrik, dan Telepon
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Artinya, biaya tersebut menjadi fasilitas yang ditanggung negara sesuai ketentuan. Besarannya mengikuti pemakaian dan tagihan, bukan berupa uang bulanan dengan nominal tetap.
4. Biaya Perawatan Kesehatan
Mantan wakil presiden beserta keluarganya juga memperoleh fasilitas pembiayaan perawatan kesehatan.
Seluruh biaya perawatan kesehatan tersebut menjadi tanggungan negara sesuai ketentuan. Tidak ada nominal bulanan tetap yang disebutkan dalam undang-undang.
5. Rumah Kediaman Beserta Perlengkapannya
Gibran juga berpotensi memperoleh satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 dan diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
Nilai rumah tidak dapat dipastikan dalam bentuk nominal tertentu karena pengadaannya mengikuti standar, lokasi, luas tanah, dan bangunan yang ditetapkan pemerintah.
Fasilitas rumah tersebut diberikan satu kali dan biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden yang bersangkutan.
6. Kendaraan Negara dan Pengemudi
Negara juga menyediakan satu kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Bukan hanya kendaraan, biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi juga menjadi tanggungan negara.
Fasilitas ini bukan pemberian uang tunai ataupun kendaraan pribadi, melainkan kendaraan negara yang disediakan untuk mendukung kegiatan mantan wakil presiden.
7. Hak Memiliki Staf Pendukung
Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.
Namun, undang-undang tersebut tidak mencantumkan nominal khusus untuk fasilitas staf dalam bentuk uang yang dibayarkan langsung kepada mantan wakil presiden.
Berapa Total Uang yang Bisa Diterima Gibran?
Jika hanya menghitung pensiun pokok, Gibran berpotensi memperoleh Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta dalam satu tahun.
Perlu diketahui, ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran juga menerima tunjangan jabatan sebesar Rp22 juta per bulan. Namun, tunjangan jabatan tersebut bukan bagian dari pensiun dan tidak otomatis tetap dibayarkan setelah dirinya berhenti dari jabatan.
Dengan demikian, pensiun pokok yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp20,16 juta per bulan, bukan total penghasilan saat masih menjabat sebesar Rp42,16 juta.
Sementara itu, fasilitas rumah, kendaraan, biaya kesehatan, biaya rumah tangga, serta staf pendukung memiliki nilai pembiayaan tersendiri yang belum dapat dijumlahkan tanpa data anggaran dan realisasi resmi.
Kapan Uang Pensiun Mulai Dibayarkan?
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan tunjangan terkait dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dalam penjelasan undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan hak pensiun Gibran setelah proses pemberhentiannya ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Sumber: UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 75 Tahun 2000, Perpres Nomor 52 Tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara RI, dan MPR RI. an
