Listyo Disebut Jadi Penerima Hasil Akhir Penyadapan Prabowo, Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebut Kapolri sebagai pihak yang diduga menerima hasil akhir penyadapan. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan sasaran penyadapan disebut meluas hingga KPK, pejabat pemerintah, anggota DPR, aktivis, dan mahasiswa. Polri juga mendalami dugaan tindak pidana makar.
JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi sorotan publik. Mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pihak yang diduga menerima hasil akhir atau end user dari aktivitas penyadapan tersebut.
Informasi terbaru disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap bahwa penyidikan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Menurut penjelasan Kapolri, dugaan aktivitas penyadapan tersebut bermula dari perintah Listyo Sigit yang diteruskan melalui Slamet Uliandi kepada sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian. Permintaan itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi permohonan penyidikan dan laporan polisi.
Hasil penyadapan kemudian diproses melalui sistem pemantauan dan perangkat lunak khusus. Rekaman percakapan didengarkan, diekspor, kemudian diubah menjadi transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir.
Sasarannya Bukan Hanya Presiden
Hal yang semakin menarik perhatian adalah dugaan luasnya sasaran penyadapan tersebut. Kapolri mengungkapkan bahwa berdasarkan materi penyidikan, target yang diduga dipantau tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis hingga mahasiswa.
Kapolri menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti pihak-pihak yang disebut turut terlibat dalam tindak pidana.
Selain itu, Polri juga mengungkap keterlibatan seorang perwira tinggi berinisial TK yang berpangkat Brigadir Jenderal. Sosok tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Propam Polri untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pengawasan atau surveillance.
Polri Dalami Dugaan Makar
Perkembangan lain dalam kasus ini adalah munculnya penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami kemungkinan adanya permufakatan jahat dalam perkara tersebut.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal maupun penghapusan data elektronik tidak secara otomatis dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Unsur pidananya masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin turut mendesak pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang khusus penyadapan. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat pentingnya aturan yang jelas mengenai kewenangan, prosedur, serta pengawasan terhadap aktivitas penyadapan di Indonesia.
Kasus ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum serta perlindungan hak privasi masyarakat. Publik kini menantikan hasil penyidikan untuk mengetahui secara utuh siapa saja yang terlibat dan apa tujuan sebenarnya dari aktivitas penyadapan tersebut. an
Informasi terbaru disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap bahwa penyidikan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Menurut penjelasan Kapolri, dugaan aktivitas penyadapan tersebut bermula dari perintah Listyo Sigit yang diteruskan melalui Slamet Uliandi kepada sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian. Permintaan itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi permohonan penyidikan dan laporan polisi.
Hasil penyadapan kemudian diproses melalui sistem pemantauan dan perangkat lunak khusus. Rekaman percakapan didengarkan, diekspor, kemudian diubah menjadi transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir.
Sasarannya Bukan Hanya Presiden
Hal yang semakin menarik perhatian adalah dugaan luasnya sasaran penyadapan tersebut. Kapolri mengungkapkan bahwa berdasarkan materi penyidikan, target yang diduga dipantau tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis hingga mahasiswa.
Kapolri menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti pihak-pihak yang disebut turut terlibat dalam tindak pidana.
Selain itu, Polri juga mengungkap keterlibatan seorang perwira tinggi berinisial TK yang berpangkat Brigadir Jenderal. Sosok tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Propam Polri untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pengawasan atau surveillance.
Polri Dalami Dugaan Makar
Perkembangan lain dalam kasus ini adalah munculnya penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami kemungkinan adanya permufakatan jahat dalam perkara tersebut.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal maupun penghapusan data elektronik tidak secara otomatis dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Unsur pidananya masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin turut mendesak pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang khusus penyadapan. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat pentingnya aturan yang jelas mengenai kewenangan, prosedur, serta pengawasan terhadap aktivitas penyadapan di Indonesia.
Kasus ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum serta perlindungan hak privasi masyarakat. Publik kini menantikan hasil penyidikan untuk mengetahui secara utuh siapa saja yang terlibat dan apa tujuan sebenarnya dari aktivitas penyadapan tersebut. an
