Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam. Prabowo tidak menyampaikan penolakan dan memberikan sejumlah masukan. Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN. Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran dirinya telah berlaku dan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan yang muncul berkaitan dengan dinamika politik setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Usai pertemuan tersebut, Gibran turut memberikan tanggapan kepada awak media. Ia menyampaikan bahwa dirinya menghormati berbagai kritik, apresiasi, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berkembang.
Gibran juga menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Terkait langkah selanjutnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Salah satunya dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Polemik ini berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal. Sebelumnya, MK juga telah mengeluarkan putusan terkait bukti dokumen pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian di parlemen. CNN Indonesia melaporkan bahwa sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Di tengah perkembangan politik ini, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran akan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa selama belum ada keputusan lebih lanjut mengenai status jabatannya.
Dengan demikian, pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut belum dapat diartikan bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan keputusan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. an
Sumber Informasi: CNN Indonesia, detikNews, dan ANTARA, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan yang muncul berkaitan dengan dinamika politik setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Usai pertemuan tersebut, Gibran turut memberikan tanggapan kepada awak media. Ia menyampaikan bahwa dirinya menghormati berbagai kritik, apresiasi, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berkembang.
Gibran juga menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Terkait langkah selanjutnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Salah satunya dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Polemik ini berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal. Sebelumnya, MK juga telah mengeluarkan putusan terkait bukti dokumen pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian di parlemen. CNN Indonesia melaporkan bahwa sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Di tengah perkembangan politik ini, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran akan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa selama belum ada keputusan lebih lanjut mengenai status jabatannya.
Dengan demikian, pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut belum dapat diartikan bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan keputusan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. an
Sumber Informasi: CNN Indonesia, detikNews, dan ANTARA, 10 November 2026.
