Kabar Baik untuk Guru! Pemerintah Perpanjang Kontrak 172 Ribu Guru Non-ASN, Ini Ketentuannya
Pemerintah memperpanjang masa kerja 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri dan sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang kontraknya berakhir Desember 2026. Pemerintah juga menyiapkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 2027 serta kesempatan mengikuti seleksi CPNS sesuai ketentuan.
JAKARTA, AdaApaNews.com – Pemerintah memastikan perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajar di sekolah negeri. Kebijakan tersebut menjadi kabar penting bagi tenaga pendidik yang masa perjanjian kerjanya akan berakhir pada Desember 2026.
Selain guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah juga memberikan perpanjangan masa kerja kepada sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026).
Guru yang Terdaftar di Dapodik Jadi Prioritas
Perpanjangan masa kerja diberikan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai ketentuan pemerintah, serta memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini menjalankan tugas di sekolah.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan tenaga non-ASN akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan instansi dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
PPPK Paruh Waktu Juga Disiapkan Menjadi Penuh Waktu
Selain memperpanjang masa kerja guru, pemerintah bersama DPR menyepakati kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, termasuk guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, serta tenaga teknis lainnya.
Penerapannya direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Meski demikian, perpanjangan kontrak guru non-ASN tidak berarti seluruh penerimanya otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kedua kebijakan memiliki ketentuan administratif dan mekanisme kepegawaian yang harus dipenuhi.
Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS 2027
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi tenaga yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan tersebut tetap mengikuti ketentuan pengadaan ASN dan proses seleksi yang berlaku. Karena itu, perpanjangan masa kerja maupun perubahan status PPPK tidak menjamin pengangkatan langsung menjadi PNS.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyambut positif keputusan perpanjangan masa kerja guru non-ASN.
Menurutnya, keberlanjutan penugasan guru merupakan bagian penting dalam menjaga kegiatan pembelajaran di sekolah agar tetap berjalan.
Diharapkan Memberikan Kepastian bagi Guru
Keputusan pemerintah tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada ratusan ribu guru yang selama ini mengabdi di sekolah negeri.
Keberlanjutan tenaga pengajar juga menjadi bagian penting dalam menjaga proses belajar mengajar, terutama bagi sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan sehingga guru yang memenuhi persyaratan mendapatkan kejelasan mengenai masa kerja dan status kepegawaiannya. an
Selain guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah juga memberikan perpanjangan masa kerja kepada sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026).
Guru yang Terdaftar di Dapodik Jadi Prioritas
Perpanjangan masa kerja diberikan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai ketentuan pemerintah, serta memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini menjalankan tugas di sekolah.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan tenaga non-ASN akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan instansi dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
PPPK Paruh Waktu Juga Disiapkan Menjadi Penuh Waktu
Selain memperpanjang masa kerja guru, pemerintah bersama DPR menyepakati kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, termasuk guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, serta tenaga teknis lainnya.
Penerapannya direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Meski demikian, perpanjangan kontrak guru non-ASN tidak berarti seluruh penerimanya otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kedua kebijakan memiliki ketentuan administratif dan mekanisme kepegawaian yang harus dipenuhi.
Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS 2027
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi tenaga yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan tersebut tetap mengikuti ketentuan pengadaan ASN dan proses seleksi yang berlaku. Karena itu, perpanjangan masa kerja maupun perubahan status PPPK tidak menjamin pengangkatan langsung menjadi PNS.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyambut positif keputusan perpanjangan masa kerja guru non-ASN.
Menurutnya, keberlanjutan penugasan guru merupakan bagian penting dalam menjaga kegiatan pembelajaran di sekolah agar tetap berjalan.
Diharapkan Memberikan Kepastian bagi Guru
Keputusan pemerintah tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada ratusan ribu guru yang selama ini mengabdi di sekolah negeri.
Keberlanjutan tenaga pengajar juga menjadi bagian penting dalam menjaga proses belajar mengajar, terutama bagi sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan sehingga guru yang memenuhi persyaratan mendapatkan kejelasan mengenai masa kerja dan status kepegawaiannya. an
